Layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatatkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi dari para pengguna jasa.

Hal tersebut terungkap dari hasil survei Indonesia Development Monitoring yang melibatkan ribuan pelaku usaha ekspor-impor.

Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap aspek informasi pelayanan, kemudahan akses, serta kecepatan prosedur.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem kepabeanan juga mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari kalangan pelaku usaha.

Kendati demikian, sejumlah persoalan krusial masih menjadi sorotan utama di tengah modernisasi layanan yang terus berjalan.

Sebagian besar responden menilai besaran tarif bea masuk dan cukai di dalam negeri masih dirasa terlalu tinggi.

Di sisi lain, sebagian responden berpendapat bahwa tarif tersebut masih wajar untuk mendukung penerimaan negara secara optimal.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Dedi Rohman menyatakan kebijakan tarif harus menempatkan keseimbangan kepentingan.

Keseimbangan tersebut mencakup fungsi penerimaan negara, perlindungan industri dalam negeri, serta daya saing dunia usaha.

Persoalan lain yang turut disoroti berkaitan dengan aturan pembebasan bea untuk barang bawaan pribadi dan kiriman belanja.

Aturan tersebut dinilai kurang akomodatif terhadap perkembangan perdagangan digital yang bergerak sangat cepat saat ini.

Posisi instansi kepabeanan tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara melainkan juga fungsi perlindungan bagi industri.

Tingginya tingkat kepuasan layanan diminta tidak menghentikan proses pembenahan aparatur dalam aspek integritas.

Sistem pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan.

Hasil survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan tarif dan pelayanan.