Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai alternatif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tawaran tersebut muncul karena kondisi keuangan daerah dinilai masih kuat dan Jakarta belum membutuhkan penerbitan obligasi.

Purbaya menyarankan Pemprov DKI memanfaatkan fasilitas pinjaman PT SMI untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.

Dana tersebut dapat dipinjam oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dengan tenor beberapa tahun.

Ia juga meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam memilih instrumen utang agar tidak menimbulkan masalah fiskal.

Penerbitan obligasi daerah perlu mempertimbangkan kemampuan membayar pokok dan bunga secara matang.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang yang dapat memberi tekanan kepada pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov DKI tetap memiliki pilihan sendiri mengenai instrumen pembiayaan yang dianggap paling sesuai.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rencana penerbitan obligasi daerah tetap akan diajukan.

Pramono menyatakan akan mendengarkan dan mengikuti arahan Purbaya, namun pengajuan obligasi tetap berjalan.

Kebutuhan pembangunan Jakarta membuat pemerintah daerah memerlukan ruang pembiayaan tambahan yang memadai.

Rencana obligasi itu berkaitan dengan sejumlah kebutuhan pembangunan seperti proyek LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas.

Selain itu, pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk sektor kesehatan dan sosial di wilayah ibu kota.

Penerbitan obligasi disiapkan sebagai sumber pembiayaan jangka menengah melalui mekanisme pasar keuangan.

Purbaya pada dasarnya tidak menutup kewenangan Jakarta untuk menerbitkan obligasi jika instrumen tersebut memang dianggap perlu.

Posisi pemerintah pusat tetap lebih memilih pembiayaan yang dapat dikendalikan melalui skema PT SMI.

Sementara itu, Pemprov DKI melihat obligasi sebagai pilihan untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.

Perdebatan utama dari kedua belah pihak terletak pada pilihan instrumen serta kemampuan membayar.

Kini Jakarta memiliki dua opsi pembiayaan yang menjadi sorotan publik secara luas.

Purbaya mendorong penggunaan fasilitas PT SMI, sedangkan Pramono tetap memilih mengajukan obligasi daerah.