Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah Inggris.

Kebijakan tersebut berupa larangan perdagangan komoditas dari permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat.

Olmert menilai tindakan pembatasan ini tidak dapat dihindari akibat meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Palestina.

Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband di parlemen pada Selasa.

Miliband mengumumkan sanksi serta larangan impor barang dari wilayah pendudukan yang dinilai melanggar hukum internasional.

Pemerintahan Inggris juga berupaya menata ulang hubungan luar negeri di tengah situasi yang kian memanas.

Olmert yang pernah menjabat pada periode 2006 hingga 2009 menyebut situasi ini sudah sangat serius.

Ia menyoroti berbagai perkembangan di lapangan yang digambarkan sebagai kampanye kekerasan oleh kelompok ekstremis.

Inggris turut menyiapkan sanksi bagi organisasi maupun bisnis yang menyediakan fasilitas bagi perluasan permukiman.

Langkah tegas London ini menjadi salah satu kecaman paling keras terkait kebijakan pembangunan permukiman ilegal.

Kebijakan Tegas London terhadap Tel Aviv

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menegaskan bahwa rakyat Inggris tidak ingin mendukung pendudukan dengan menerima produk dari permukiman di toko-toko domestik.

Kebijakan ini mencakup larangan impor serta sanksi bagi organisasi dan individu yang mendanai atau memfasilitasi pembangunan infrastruktur ilegal di wilayah pendudukan.

Olmert menambahkan bahwa Israel perlu segera menyadari betapa seriusnya situasi tersebut di tengah agenda ekspansionis yang terus berlanjut.

Kebijakan ini sekaligus menandai eskalasi diplomatik signifikan dalam hubungan antara London dan Tel Aviv terkait konflik berkepanjangan di kawasan.