Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pembangunan sistem ketahanan bencana dilakukan sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan respons ketika peristiwa darurat tersebut terjadi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Forum for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo pada hari Rabu.

Bima menegaskan penanggulangan bencana perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko sejak awal.

Ia menilai Indonesia merupakan negara yang rentan sehingga upaya pengurangan risiko membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintahan.

Keterlibatan tersebut mencakup seluruh tingkatan dari pemerintah pusat hingga jajaran pemerintah di daerah.

Setiap kebijakan pembangunan dinilai dapat berkontribusi dalam meningkatkan ataupun mengurangi risiko bencana di wilayah.

Oleh karena itu, aspek kebencanaan perlu masuk dalam pertimbangan kebijakan sejak tahap awal perencanaan.

Indonesia disebut telah memiliki kelembagaan mulai dari tingkat nasional hingga badan penanggulangan daerah.

Meski demikian, keberadaan institusi tersebut dinilai perlu diperkuat dengan sistem yang menyelaraskan berbagai elemen penting.

Elemen yang diselaraskan mencakup perencanaan, data, pendanaan, serta pembagian peran antarlembaga.

Tantangan utama saat ini dinilai bukan lagi membuat lembaga baru, melainkan membangun sistem yang terintegrasi.

Sistem tersebut perlu diarahkan pada keterkaitan antara tata ruang, penganggaran, informasi risiko, dan kesiapan.

Mitigasi juga tidak semestinya dipandang sebagai tambahan biaya, melainkan investasi untuk melindungi hasil pembangunan.

Seluruh langkah mitigasi harus direncanakan sebelum bencana benar-benar terjadi di lapangan.

Pengambilan keputusan pembangunan didorong agar menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu.

Informasi tersebut mencakup peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, hingga kondisi wilayah.

Penguatan ketahanan bencana juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.