Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria memberikan tanggapan resmi mengenai rencana pemanfaatan Gedung Merah Putih milik PT Telkom Indonesia Tbk oleh Badan Gizi Nasional.

Dony Oskaria menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses transaksi penyewaan aset tersebut wajib melalui kajian yang matang serta berpedoman pada harga pasar.

Langkah penyewaan kepada pihak Badan Gizi Nasional ini dipandang sebagai bentuk optimalisasi aset korporasi agar tidak berubah menjadi beban biaya perawatan.

Biaya perawatan yang dimaksud mencakup pemeliharaan rutin serta Pajak Bumi dan Bangunan apabila aset tersebut sebelumnya dinilai kurang efektif.

Optimalisasi ini dipastikan akan berjalan berdasarkan mekanisme transaksi bisnis yang normal dan berlaku umum bagi perusahaan.

Sebagai perusahaan terbuka, PT Telkom Indonesia Tbk diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Proses tersebut juga melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik guna menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari.

Nilai transaksi penyewaan gedung Telkom oleh Badan Gizi Nasional tersebut bahkan dilaporkan berada di atas harga pasaran yang berlaku.

Selain itu, proses pemindahan fasilitas kerja dan karyawan Telkom dipastikan telah dihitung secara rasional demi kenyamanan pekerja.

Dony Oskaria juga dengan tegas membantah isu yang sempat beredar di media sosial mengenai penandaan dan pemindahan aset secara sepihak.

Badan Gizi Nasional disebut belum memasuki gedung tersebut sehingga segala narasi penandaan aset tidaklah berdasar.

Seluruh rangkaian urusan semenyewa dipastikan tunduk sepenuhnya pada aturan ketat yang mengikat perusahaan terbuka.