Pemerintah Inggris mengambil langkah tegas dengan melarang impor seluruh produk yang berasal dari permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat.

Kebijakan baru tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband di hadapan parlemen pada hari Selasa.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan ulang hubungan luar negeri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham.

Dalam pidatonya, Miliband menilai tindakan perluasan permukiman yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional.

Pemerintah London menegaskan bahwa rakyat Inggris tidak ingin mendukung pendudukan tersebut melalui produk yang dijual di toko-toko lokal.

Selain pelarangan impor, otoritas Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada berbagai organisasi, bisnis, serta individu yang mendanai konstruksi pemukiman.

Iklan yang mempromosikan permukiman ilegal tersebut dipastikan tidak akan lagi beredar di seluruh wilayah negara Eropa ini.

Inggris turut memperketat penjualan senjata dengan menolak permohonan izin ekspor yang berkontribusi secara material terhadap aksi pendudukan.

Sanksi tambahan juga menyasar para pemukim ekstremis yang terbukti menghasut atau mendukung tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.

Menanggapi kebijakan tersebut, pihak Israel langsung menutup Konsulat Inggris di Yerusalem serta mengusir perwakilan London.

Dampak Balasan Tel Aviv

Kebijakan keras yang diambil London tersebut langsung direspons oleh Tel Aviv dengan menutup Konsulat Inggris di Yerusalem serta mengeluarkan perwakilan London dari Pusat Dukungan Internasional Gaza di Kiryat Gat.

Selain itu, Israel juga menghentikan program pelatihan militer Inggris untuk pasukan Otoritas Palestina di Tepi Barat dan melarang 12 anggota parlemen Inggris untuk memasuki wilayah mereka.