Namun, alih-alih merasa dirugikan, Yusril menilai pencantuman tersebut perlu dilihat secara proporsional. Mengingat buku seperti ini biasanya melibatkan banyak penulis, kontributor, dan sumber referensi, ia menganggap bahwa penyebutan namanya mungkin hanya berkaitan dengan validasi atas bagian wawancara yang ia berikan.

“Kalau pun ada, mungkin berkaitan dengan bagian wawancara saya, tetapi mengenai pencantuman itu saya tidak pernah diajak bicara. Saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan soal hak cipta,” ujar Yusril, sebagaimana dikutip dari Antara.

Sikap kenegarawanan Yusril Ihza Mahendra dalam merespons isu ini menjadi contoh baik tentang bagaimana seorang pejabat publik seharusnya menyikapi dinamika informasi. Dengan mengedepankan klarifikasi yang berbasis fakta, transparansi kronologi, serta ajakan untuk meningkatkan literasi membaca, Yusril tidak hanya membersihkan namanya dari asumsi yang keliru, tetapi juga turut mendewasakan cara masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi informasi.

Pembaca pun diundang untuk tidak hanya berhenti pada judul yang menarik, tetapi menyelami kedalaman substansi, konteks, dan fakta utuh di balik setiap karya yang beredar di ruang publik.