PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran.

Langkah pengawasan langsung diwujudkan melalui inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Padang.

Kegiatan lapangan tersebut dilakukan bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemeriksaan mencakup kesesuaian transaksi, penggunaan kode QR, serta kelayakan sarana prasarana lembaga penyalur.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan sinergi lintas instansi sangat penting.

Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemda dilakukan agar setiap indikasi pelanggaran bisa ditindaklanjuti secara tepat.

Berdasarkan pemantauan lapangan, operasional pelayanan kepada warga di lokasi yang diperiksa terpantau berjalan normal.

Tim menemukan indikasi kendaraan bernomor polisi tidak sesuai saat pengisian, tetapi pihak SPBU menolak melayani kendaraan tersebut.

Penerapan Sanksi dan Digitalisasi

Sales Area Retail Sumatera Barat mencatat telah menerbitkan 31 sanksi administratif berupa pembinaan dan penghentian pasokan sementara.

Sanksi tersebut diberikan sepanjang tahun 2026 kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan berlaku.

Selain itu, pengelola juga mengajukan pemblokiran terhadap sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan yang melakukan pembelian berulang.

Permintaan penghapusan data juga diajukan untuk ribuan nomor polisi dengan pola pembelian yang tidak sesuai aturan.

Alih pengelolaan terhadap 3 stasiun pengisian juga dilakukan tahun ini sebagai bagian dari penegakan rekomendasi sanksi.

Dengan penambahan tersebut, total stasiun pengisian yang mengalami alih pengelolaan di wilayah Sumatera Barat kini mencapai 6 titik.

Perusahaan menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang menyalahgunakan distribusi bahan bakar bersubsidi.

Pengawasan berbasis data dan digital terus dikembangkan untuk mendeteksi potensi kecurangan secara lebih dini.

Masyarakat diimbau melapor melalui pusat layanan resmi jika menemukan indikasi penyelewengan di lapangan.