Pemerintah diminta untuk menyusun sebuah master plan mitigasi bencana secara menyeluruh dan masif.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian.

Berbagai kebutuhan penanganan harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar pergerakan bisa berlangsung cepat.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat terbatas terkait perkembangan penanganan bencana alam pada Senin (7/9/2026).

Pengalaman penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan cukup masif.

Namun, sejumlah keterlambatan dalam menghadapi kebakaran hutan tetap dicatat sebagai bahan evaluasi.

Pemerintah didorong menerapkan prinsip lebih baik lebih daripada kurang dalam merencanakan kebutuhan mitigasi.

Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Bappenas diminta memperhitungkan peralatan dalam skala besar.

Ketersediaan helikopter, pompa air, dan pemadam kebakaran harus ditingkatkan jumlahnya secara signifikan.

Wilayah yang rawan kebakaran hutan juga diinstruksikan agar menyiapkan ekskavator kecil hingga tingkat desa.

Pemanfaatan teknologi turut dioptimalkan melalui alokasi pesawat khusus untuk kebutuhan modifikasi cuaca.

BRIN diminta mengkaji zat yang paling efisien guna mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut.

Selain itu, pengadaan drone berukuran besar didorong untuk membantu penanganan titik kebakaran di garis terdepan.

Armada laut juga akan diperkuat lewat kapal induk dari Italia yang bakal direfurbish menjadi kapal helikopter.

Kapal tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 10 helikopter menengah untuk dikerahkan ke lokasi titik api.

Melalui master plan tersebut, kesiapan pemerintah diharapkan tidak lagi bersifat reaktif menghadapi bencana.