Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tidak ada toleransi bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang lalai.

Sorotan itu muncul setelah makanan dari SPPG Kalitengah, Sidoarjo, diduga menyebabkan ratusan santri mengalami gangguan kesehatan.

Zulhas menyoroti waktu distribusi makanan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional yang seharusnya.

Makanan yang dimasak sejak pukul 05.30 hingga 06.00 WIB seharusnya dikonsumsi sekitar pukul 10.00 WIB, bukan dikirim pada pukul 11.00 WIB.

Bagi pemerintah, persoalan tersebut bukan sekadar keterlambatan pengiriman melainkan berdampak langsung pada keamanan makanan.

Badan Gizi Nasional diminta memeriksa kasus tersebut secara tuntas dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pihak yang bertanggung jawab.

Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, telah dicopot dan operasional tempat tersebut dihentikan sementara waktu.

Data terbaru mencatat sebanyak 748 santri dan siswa mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari pasokan tersebut.

Pemerintah mencatat dari evaluasi 27.485 SPPG, terdapat ribuan yang belum memiliki sertifikat laik higiene dan ratusan kepala telah diberhentikan.

Evaluasi Menyeluruh dan Penindakan Hukum

Pemerintah menilai pembenahan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya mengejar jumlah dapur maupun penerima manfaat.

Aspek keamanan dan standar proses harus menjadi prioritas utama demi melindungi kesehatan anak-anak.

Zulhas bahkan meminta penindakan tidak berhenti pada sanksi administratif apabila pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum. Pihak yang terbukti bersalah harus diproses sesuai ketentuan agar menimbulkan efek jera.

Distribusi dinilai menjadi bagian yang sangat krusial dalam menjaga keamanan makanan.

Makanan matang yang telah selesai dimasak memiliki batas ketahanan tertentu pada suhu ruang sehingga ketepatan waktu pengiriman sangat menentukan kelayakannya saat dikonsumsi.