Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mendorong pembentukan skema asuransi wajib untuk mempersempit kesenjangan perlindungan bencana di Indonesia.

Kesenjangan perlindungan tersebut diperkirakan mencapai 97% dari total keseluruhan potensi kerugian akibat bencana alam.

Kondisi ini menyisakan sebagian besar beban pemulihan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat serta anggaran pemerintah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyatakan bahwa industri asuransi swasta tidak mampu memperluas perlindungan bencana tanpa keterlibatan negara.

Kehadiran pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar cakupan objek yang terlindungi bisa diperluas secara optimal.

Direktur Eksekutif AAUI Cipto Hartono menjelaskan riset internasional mencatat protection gap bencana Indonesia berkisar di angka 95% hingga 99%.

Artinya, asuransi hanya menanggung sekitar 1% sampai 5% dari total kerugian yang timbul pada setiap kejadian bencana alam.

Besarnya kesenjangan itu terlihat nyata pada peristiwa banjir yang melanda wilayah Sumatera menjelang akhir tahun 2025.

Pemerintah mencatat nilai kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp64 triliun secara keseluruhan.

Sementara itu, nilai kerugian yang tercatat pada industri asuransi umum hanya berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.

Porsi kerugian yang benar-benar terlindungi oleh polis asuransi pada akhirnya hanya mencakup sekitar 3% saja.

Situasi ini menunjukkan bahwa penetrasi asuransi untuk menghadapi risiko bencana di dalam negeri masih sangat terbatas.

Ketika aset masyarakat tidak terlindungi, beban pemulihan pascabencana otomatis menjadi tanggungan anggaran negara.

Penerapan skema asuransi wajib dinilai sebagai instrumen penting untuk meningkatkan jumlah objek terlindungi di masa depan.