Membeli mobil baru seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi konsumen. Namun, pengalaman kurang menyenangkan harus dialami oleh segelintir konsumen yang bertransaksi di salah satu jaringan dealer resmi Wuling Motors di wilayah Surabaya.

Menanggapi isu yang tengah menjadi perbincangan ini, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) tidak tinggal diam. Melalui siaran pers resminya pada Rabu (3/9/2026), pihak principal mengambil langkah transparan dengan menyampaikan permohonan maaf publik sekaligus memaparkan tindakan tegas yang telah diambil.

Permintaan Maaf dan Pengakuan Pelanggaran SOP

Dalam pernyataannya, Wuling Motors mengakui adanya permasalahan dalam proses pembelian kendaraan yang menimpa konsumen di jaringan dealernya di Surabaya.

"Atas kejadian tersebut, Wuling Motors menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kerugian dan ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen," tulis pihak manajemen dalam rilis resminya, Kamis (4/9/2026).

Berdasarkan penelusuran internal yang dilakukan secara cepat dan mendalam, terungkap bahwa akar permasalahan ini dipicu oleh ulah oknum wiraniaga (sales) di dealer tersebut. Oknum yang belum disebutkan identitasnya ini terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan selama proses transaksi berlangsung.

Kebijakan "Zero Tolerance" dari Wuling Motors

Industri otomotif memang kerap menghadapi tantangan terkait oknum sales yang bermain di luar aturan demi target penjualan. Namun, Wuling Motors menegaskan bahwa mereka memiliki kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap segala bentuk kecurangan.

Perusahaan menegaskan bahwa tindakan oknum wiraniaga tersebut sangat bertentangan dengan nilai dan prosedur perusahaan, serta jelas merugikan hak-hak konsumen.

"Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Wuling Motors akan mengambil tindakan tegas dan melakukan langkah korektif terhadap dealer yang bersangkutan," tegas perwakilan Wuling Motors. Langkah korektif ini dipastikan tidak hanya berupa sanksi administratif bagi dealer, tetapi juga pemrosesan hukum atau sanksi PHK bagi oknum wiraniaga yang terlibat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.