Pemerintah Indonesia mulai merancang ulang kebijakan insentif untuk sektor kendaraan listrik dengan fokus utama pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa industri otomotif lokal tidak hanya sekadar menjadi pasar penjualan saja.

Sektor ini juga diharapkan mampu membangun kapasitas produksi serta rantai pasok komponen mandiri di dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Agus telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menghitung skema insentif yang paling efektif agar nilai TKDN menjadi basis utama dalam pemberian dukungan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agus saat peresmian pabrik BYD Indonesia di Subang, Jawa Barat.

Dalam pandangan pemerintah, besaran insentif yang diberikan akan berbanding lurus dengan komitmen produsen dalam menggunakan konten lokal.

Produk dengan nilai TKDN yang lebih tinggi dipastikan akan mendapatkan porsi perhatian lebih besar dari pemerintah.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun desain program tersebut dan akan segera melakukan koordinasi lanjutan bersama Kementerian Keuangan.

Kebijakan ini menjadi strategi kunci untuk memperkuat struktur industri otomotif nasional secara jangka panjang.

Pemerintah menargetkan agar investasi yang masuk tidak berhenti pada kegiatan perakitan saja, melainkan mampu menggerakkan industri komponen nasional.

Peta jalan yang ditetapkan pemerintah menuntut kenaikan nilai TKDN secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Target tersebut dipatok sebesar 40 persen pada tahun ini.

Angka itu kemudian akan meningkat menjadi 60 persen pada rentang 2027 hingga 2029.

Capaian tersebut direncanakan akan mencapai 80 persen pada tahun 2030.

Upaya ini didorong agar investasi semakin melibatkan industri komponen dan rantai pasok di dalam negeri.