Pemerintah berencana menggunakan pos anggaran Dana Desa untuk melunasi kewajiban utang Koperasi Desa Merah Putih.

Kebijakan pelunasan tersebut dijadwalkan jatuh tempo pada bulan September 2026 dengan pagu sebesar Rp 240 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Kempinski yang berlokasi di kawasan Jakarta Pusat pada hari Kamis.

Kendati demikian, proses pembayaran tidak akan dilakukan secara serentak terhadap seluruh kewajiban yang ada.

Pemerintah menerapkan mekanisme pembayaran bertahap berdasarkan bagian pembangunan yang telah selesai serta diaudit.

Purbaya menjelaskan bahwa pelaksanaan tahap pertama dari program tersebut memang harus melalui tahap audit terlebih dahulu.

Lantaran belum semua proyek rampung diaudit, pemerintah memastikan pencairan dana disesuaikan dengan progres di lapangan.

Pihaknya tidak ingin seluruh pembayaran tertunda hanya karena penyelesaian audit proyek lainnya masih memakan waktu.

Bagian pembangunan yang sudah beres akan dibayarkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu proyek yang lain selesai.

Sementara itu, sisa kewajiban yang masih berproses akan dilihat perkembangannya melalui sejumlah persyaratan tertentu.

Mekanisme lanjutan tersebut nantinya bakal melibatkan penandatanganan komitmen bersama pihak bank Himbara.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan Agrinas juga memiliki kemungkinan untuk turut serta ambil bagian dalam proses komitmen.

Hingga kini, pemerintah belum dapat mengungkapkan nilai pasti kewajiban yang akan jatuh tempo pada September 2026.

Besaran nominal pembayaran tersebut sepenuhnya akan bergantung pada tingkat kebutuhan serta progres pembangunan.

Purbaya memastikan penggunaan anggaran ini tidak akan memberikan dampak tekanan tambahan terhadap defisit negara.

Seluruh hitungan tersebut sudah dimasukkan ke dalam pos alokasi anggaran Dana Desa yang telah diperhitungkan.