Program Makanan Bergizi Gratis menghadapi sorotan tajam menyusul laporan ratusan santri dan pelajar yang mengalami gejala keracunan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

Kasus dugaan keracunan massal tersebut tercatat terjadi di sejumlah kabupaten mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Barat.

Sebaran Kasus Dugaan Keracunan Makanan Bergizi Gratis

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melaporkan jumlah korban dugaan keracunan mencapai 730 orang yang berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam serta 19 sekolah lainnya.

Para korban mengalami keluhan mual, muntah, hingga pusing setelah menyantap hidangan yang didistribusikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalitengah Tanggulangin.

Badan Gizi Nasional menyatakan dapur penyedia tersebut tidak menyertakan label informasi jam makanan matang secara lengkap pada wadah makanan.

Kejadian serupa juga melanda SMAN 1 Lasem di Rembang dengan 725 anak dan 25 guru mengalami diare setelah mengonsumsi menu ayam bakar.

Pihak sekolah menyebutkan bahwa makanan tersebut dimasak pada dini hari sementara waktu konsumsinya dilakukan pada siang hari.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Tana Toraja mencatat sebanyak 136 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Makale turut dirawat di sejumlah rumah sakit.

Sekretaris Daerah Tana Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG mengonfirmasi adanya siswa yang dirawat di rumah sakit akibat menu tersebut.

Di Nganjuk, sebanyak 100 pelajar dari SMAN 3 Nganjuk dan beberapa sekolah dasar mengalami gejala serupa usai menerima pasokan makanan dari dapur berbeda.

Dinas Pendidikan Jawa Timur lantas meminta pihak sekolah berkoordinasi agar dapur penyedia dievaluasi sementara oleh Badan Gizi Nasional.

Wilayah lain yang turut melaporkan kejadian serupa adalah Kecamatan Palupuh di Agam dengan total 334 orang warga menjalani perawatan medis.

Evaluasi dan Tanggapan Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan aturan penyediaan makanan.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan kesehatan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, sebagian laporan penanganan kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan di lapangan.