Badan Pengawas Pemilu menyoroti wacana penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum di Indonesia.

Lembaga pengawas tersebut mengingatkan bahwa metode digital tersebut sudah ditinggalkan di Jerman karena alasan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi negara tersebut pernah memutuskan bahwa penggunaan sistem pemungutan suara elektronik dinyatakan tidak konstitusional pada tahun 2009.

Totok Hariyono selaku anggota Bawaslu menjelaskan bahwa substansi utama dari demokrasi adalah kemampuan masyarakat dalam mengontrol jalannya pemilu.

Ia menilai bahwa penerapan teknologi tersebut berpotensi membuat masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang teknologi menjadi kesulitan melakukan pengawasan.

Diskusi mengenai pemanfaatan teknologi ini dinilai menarik untuk dikaji lebih lanjut di tengah kondisi infrastruktur Indonesia saat ini.

Sementara itu, anggota Bawaslu Lolly Suhendi menyatakan bahwa persiapan penerapan sistem tersebut memerlukan kajian yang menyeluruh.

Kondisi geografis Indonesia yang luas menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan sebelum mengambil keputusan.

Penerapan teknologi digital dalam pemilu diharapkan mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat alih-alih menimbulkan kerumitan baru.

Saat ini, Bawaslu juga sedang menyusun substansi usulan perubahan yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum memandang bahwa pemungutan suara elektronik memiliki potensi besar dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan.

KPU menyebutkan bahwa kajian penerapan sistem ini mencakup regulasi, infrastruktur, kesiapan kelembagaan, hingga aspek keamanan siber.

Evaluasi dari pemilu sebelumnya menunjukkan berbagai tantangan seperti tingginya biaya logistik serta potensi kesalahan manusia.

Digitalisasi pemungutan suara dinilai berpotensi mempercepat proses rekapitulasi serta memperluas akses bagi pemilih di luar negeri.