Struktur ketenagalistrikan nasional saat ini tengah menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen.

Kondisi tersebut memicu usulan pembentukan badan usaha milik negara baru khusus sektor energi hijau.

Gagasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, di Jakarta.

Ia menilai PT PLN (Persero) saat ini memegang peran ganda sebagai pembeli tunggal dan penjual tunggal.

Posisi itu membuat seluruh transaksi penyediaan listrik di tanah air wajib melalui perusahaan pelat merah tersebut.

Sugeng berpendapat negara semestinya memiliki dua entitas BUMN yang membagi tugas secara terpisah.

Entitas pertama diproyeksikan untuk mengurus kewajiban pelayanan publik atau public service obligation.

Badan usaha tersebut tetap menyediakan listrik terjangkau serta melayani masyarakat bersubsidi.

Sementara itu, entitas kedua difokuskan sepenuhnya pada pengembangan dan penjualan listrik ramah lingkungan.

Fokus utama dari perusahaan kedua ini adalah menyuplai kebutuhan sektor industri.

Usulan tersebut mengemuka dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan INDEF.

Skema Pemanfaatan Bersama Jaringan

Gagasan pemisahan fungsi ini turut mencakup usulan skema bisnis antarperusahaan secara langsung.

Produsen energi terbarukan dapat melakukan kontrak jual-beli listrik dengan sektor industri.

Penyaluran arus listrik tersebut dapat memanfaatkan jaringan transmisi yang dikelola oleh PLN.

Sebagai gantinya, PLN akan memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan atau toll fee.

Langkah ini didorong oleh kebutuhan industri terhadap pasokan energi bersih yang terus meningkat.

Sejumlah perusahaan kini memerlukan sertifikasi energi bersih guna memenuhi tuntutan rantai pasok rendah karbon.

Meskipun demikian, konsep pemanfaatan bersama jaringan ini tidak lepas dari berbagai perdebatan.

Pemerintah sempat menyatakan kehati-hatian karena akses pihak lain dikhawatirkan menggerus posisi PLN.

Di sisi lain, harga listrik energi terbarukan dinilai masih sulit bersaing dengan batu bara.

Pembangkit listrik tenaga uap masih mendapat dukungan kebijakan pembatasan harga batu bara domestik.

Perbedaan biaya tersebut membuat pasokan listrik hijau memerlukan pasar awal dari sektor industri.

Hingga kini, usulan pemecahan BUMN kelistrikan tersebut masih berupa gagasan di tingkat legislatif.

Wacana ini membuka diskusi lanjutan mengenai tata kelola pasar listrik di Indonesia.