Menurut Bobon, posisi yang diemban oleh Arya seharusnya membawa beban moral dan amanah konstitusional, bukan kebebasan berekspresi tanpa batasan.

“Pak Arya, jabatan adalah amanah, bukan tiket untuk hadir di setiap panggung. Gimana Jik @aryawedakarna ? @dpdri,” tulis Bobon dalam unggahannya yang langsung memancing ribuan komentar dari pengikutnya.

Pernyataan Bobon ini seolah mewakili suara mayoritas masyarakat Indonesia yang merasa representasi mereka di parlemen sedang "mencederai" nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa ini.

Klarifikasi Arya Wedakarna: Hadir sebagai Tokoh Budaya, Bukan Pejabat Negara

Merespons badai kritik yang menerpanya, Arya Wedakarna akhirnya buka suara. Ia dengan tegas membantah bahwa kehadirannya di Bangkok tersebut merupakan representasi dari institusi DPD RI atau pemerintah Indonesia.

Arya berdalih bahwa ia hadir murni dalam kapasitas pribadinya sebagai tokoh masyarakat Bali dan perwakilan dari lembaga keagamaan Hindu.

“Saya ingin mengklarifikasi kunjungan kerja ke Thailand bukan sebagai pejabat negara, tapi saya sebagai tokoh budaya Bali. Jadi saya datang ke sana tidak ada identitas sebagai pejabat negara. Saya sebagai orang Bali, sebagai tokoh Hindu, makanya saya datang menggunakan pakaian adat Bali,” tegas Arya dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa kedatangannya di Thailand adalah bentuk respons atas undangan dari sebuah komite bernama MS Organization. Lembaga tersebut, menurutnya, telah melakukan audiensi sebelumnya di Bali dan memiliki rekam jejak kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata.

Misi Promosi Pariwisata dan Etika sebagai Tamu

Dalam pembelaannya, Arya memaparkan bahwa rangkaian kunjungannya selama tiga hari di Thailand sangatlah padat dan bernuansa spiritual serta kultural. Ia menyebut sempat berkunjung ke Wihara untuk kegiatan spiritual Buddha, serta mengunjungi kuil-kuil Hindu. Semua aktivitas tersebut, menurutnya, telah terdokumentasi di media sosial pribadinya.