"Untuk perizinan, sebatas pemahaman saya itu sejak tahun lalu. Memang (yang bersangkutan) sebagai ajudan dari anggota DPD tersebut," jelas Ary.

Penugasan ajudan bagi anggota DPD RI ini, menurut Ary, didasarkan pada surat permintaan resmi dari pihak AWK kepada institusi TNI AL. Namun, surat penugasan sebagai ajudan ini tampaknya tidak mengantisipasi situasi di mana sang ajudan harus hadir dalam acara-acara yang sensitif secara sosial dan politik seperti di Bangkok baru-baru ini.

Menunggu Hasil Investigasi: Ada Sanksi Jika Terbukti Melanggar

Hingga berita ini diturunkan, Lanal Denpasar belum secara resmi menyatakan apakah kehadiran prajurit berseragam PDH di ajang Miss Equality World 2026 tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Semua masih bergantung pada hasil pemeriksaan.

Ary menegaskan bahwa institusi TNI AL tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti melakukan kesalahan. "Nanti kalau memang anggota tersebut terbukti bersalah atau melanggar hukum dan aturan kedinasan, akan kita tindak lanjuti secara prosedur," tegasnya.

Sebagai informasi, peraturan TNI sangat ketat mengenai netralitas prajurit dan penggunaan seragam dinas. Prajurit dilarang keras menggunakan seragam untuk kegiatan yang berbau politik praktis atau acara yang dapat mencoreng nama baik institusi.

Klarifikasi Arya Wedakarna: "Saya Nggak Paham, Cuma Terima Penghargaan"

Di tengah hiruk-pikuk penyelidikan terhadap ajudannya, Arya Wedakarna (AWK) turut memberikan klarifikasi atas kehadirannya di Bangkok. Politisi yang juga dikenal sebagai tokoh pariwisata Bali ini membantah bahwa ia hadir dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

AWK berdalih, ia diundang dan hadir murni atas nama tokoh pariwisata Bali. Lebih lanjut, ia mengklaim sama sekali tidak mengetahui bahwa rangkaian acara yang ia hadiri tersebut mencakup kontes kecantikan transgender.