Yusril Tanggapi Laporan Delapan Warga Indonesia Masuk Militer Rusia
Pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan verifikasi mendalam mengenai laporan delapan warga negara Indonesia yang diduga direkrut masuk ke dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah mencermati informasi tersebut.
Namun demikian, pemerintah menegaskan agar tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta di lapangan berhasil diverifikasi dengan valid.
Verifikasi tersebut mencakup penelusuran identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI dalam dinas militer asing.
Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine mengungkapkan telah memperoleh dokumen terkait perekrutan delapan WNI.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan itu adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, serta Helmi Nuraha Hakim.
Para WNI tersebut dilaporkan awalnya direkrut menggunakan modus tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi serta berbagai tunjangan sosial menarik.
Perekrut juga menjanjikan tugas nontempur serta percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia sebelum akhirnya diarahkan langsung ke dalam dinas militer.
Yusril menjelaskan bahwa apabila informasi itu terbukti, persoalan ini harus dilihat dari dua sisi hukum yang berbeda secara objektif.
Sisi pertama menyangkut perlindungan terhadap WNI yang mungkin saja menjadi korban penipuan atau eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, sisi kedua berkaitan dengan konsekuensi hukum apabila WNI secara sadar bergabung dengan dinas militer negara asing tanpa mengantongi izin Presiden.
Ketentuan mengenai hilangnya kewarganegaraan diatur secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Aturan tersebut mengatur pencabutan status WNI bagi mereka yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari kepala negara.
Kendati demikian, pemerintah memastikan penerapan aturan hukum ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan asumsi sepihak.
Status kewarganegaraan seseorang wajib melalui penelitian dan prosedur administratif resmi, termasuk keputusan Menteri Hukum sesuai mekanisme perundang-undangan.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






