Publik menilai, kasus ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin seseorang yang telah ditempa selama bertahun-tahun di fakultas hukum, mempelajari pasal-pasal perlindungan korban, dan memahami konsekuensi yuridis, justru menjadi pelaku kejahatan yang sama sekali bertentangan dengan ilmu yang dipelajarinya?

"Harusnya dia tahu pasal-pasal yang menjeratnya, tapi faktanya dia justru melakukannya. Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan hukum," ujar salah satu warganet dalam kolom komentar yang dikutip, Senin (31/8/2026).

Fenomena "No Viral No Justice"

Kasus ini kembali membuktikan fenomena di Indonesia di mana keadilan seringkali baru bergerak setelah adanya tekanan publik atau viral di media sosial. Akun-akun informasi perkuliahan dan base komunitas mahasiswa turut menyebarkan kronologi kasus ini, memberikan tekanan moral agar pihak berwajib segera bertindak.

Netizen beramai-ramai mengecam tindakan pelaku. Banyak yang menyuarakan bahwa pelecehan seksual berkedok rekaman diam-diam adalah bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang tidak boleh ditoleransi sekecil apapun.

Perspektif Hukum: Ancaman Pidana Berat

Meskipun Naufal berlat belakang hukum, ia tidak kebal terhadap undang-undang. Tindakannya diduga melanggar beberapa pasal krusial dalam hukum positif di Indonesia:

  1. UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual): Tindakan perekaman diam-diam yang bermuatan seksual dapat dijerat dengan pasal-pasal mengenai pelecehan seksual non-fisik dan pelanggaran privasi.
  2. UU ITE: Terkait penyebaran atau pembuatan konten yang melanggar kesusilaan dan privasi orang lain.

Para pengamat hukum menilai, jika dugaan ini terbukti di pengadilan, Naufal terancam hukuman penjara yang berat, ditambah dengan sanksi pencabutan gelar atau sanksi etik dari profesi hukum jika ia berencana berpraktik.

Menunggu Keadilan

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti klarifikasi resmi dari pihak berwajib serta respons dari institusi pendidikan terkait. Kasus Naufal Nur Abid menjadi pengingat keras bagi siapa saja, terlepas dari latar belakang pendidikannya, bahwa hukum harusnya menjadi pedoman perilaku, bukan sekadar gelar di atas dinding.

Masyarakat berharap, proses hukum dapat berjalan transparan dan adil bagi korban, sekaligus memberikan efek jera agar tidak ada lagi "penegak hukum" yang justru menjadi pelanggar hukum.