Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama menyepakati lima nama calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026-2031.

Lima nama tersebut diajukan untuk mendapatkan restu serta izin tertulis dari Rais Aam dan Ahlul Halli wal Aqdi.

Ahlul Halli wal Aqdi bersama Rais Aam akan melaksanakan musyawarah guna memilih satu orang sebagai pemimpin definitif.

Kelima figur yang lolos tahapan ini meliputi KH Abdul Hakim Mahfudz dengan 472 suara dan KH Zulfa Mustofa memperoleh 262 suara.

Selain itu, terdapat KH Abdussalam Sochib meraih 261 suara serta KH Yahya Kholil Staquf mendapatkan dukungan 258 suara.

Nama terakhir dalam daftar tersebut adalah KH Abdul Ghaffar Rozin yang berhasil mengumpulkan total 155 suara.

Pimpinan Sidang Pleno V Prof Ganefri meminta persetujuan langsung dari para muktamirin di Pondok Pesantren Tambakberas.

Proses pengesahan tersebut berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada Senin dini hari tanggal 31 Agustus 2026.

Di sisi lain, terdapat tiga tokoh dengan perolehan suara tinggi yang justru harus tersingkir dari bursa pencalonan.

Ketiga figur itu adalah Nusron Wahid dengan 207 suara, Yusuf Chudori 176 suara, serta Saifullah Yusuf 174 suara.

Mereka gagal melangkah lebih jauh karena terganjal oleh aturan ketat terkait kepemilikan jabatan politik aktif.

Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf tersandung status mereka sebagai menteri aktif dalam pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Yusuf Chudori belum genap satu tahun penuh melepaskan jabatannya sebagai pimpinan partai politik.

Ketentuan mengenai persyaratan calon ketua umum telah diatur secara tegas melalui Pasal 7 organisasi.

Syarat pertama mewajibkan kandidat pernah menjadi fungsionaris pengurus harian atau ketua lembaga tingkat PBNU.

Kandidat juga dilarang sedang menduduki jabatan politik seperti pimpinan daerah, anggota DPR, ataupun menteri.

Aturan ketiga menetapkan larangan menjadi pengurus partai politik dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Syarat keempat adalah tidak pernah mendapat tindakan organisatoris selama memimpin kepengurusan sebelumnya.

Seluruh rangkaian seleksi tersebut menegaskan bahwa setiap calon wajib memenuhi kelima kriteria administratif yang berlaku.