Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah diterbitkan ulang bagi warga terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Layanan percepatan pemulihan dokumen administrasi kependudukan ini dikebut hingga Selasa (25/8) pukul 22.30 WITA dan dipastikan akan terus bertambah seiring kegiatan di lapangan.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7.7 SR yang berpusat di Kabupaten Nagekeo tersebut memicu kerusakan parah, menelan korban jiwa, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

Operasi Tim Tanggap Darurat di Tujuh Kabupaten

Guna membantu masyarakat yang mengalami musibah, Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT.

Tim khusus ini diterjunkan langsung ke tujuh wilayah kabupaten per 24 Agustus 2024 guna memastikan hak-hak dasar warga pengungsi tetap terpenuhi.

Ketujuh daerah sasaran tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, serta Kabupaten Manggarai Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sangat krusial bagi korban bencana.

Berkas-berkas tersebut menjadi syarat utama bagi para penyintas untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga proses rehabilitasi pemukiman.

Banyak kantor Dukcapil di daerah terdampak mengalami lumpuhnya sistem akibat ruang server ambruk, perangkat rusak berat, serta jaringan komunikasi yang terputus.

Merespons situasi tersebut, petugas membawa perangkat portabel beserta jaringan internet satelit langsung ke tengah lokasi pengungsian.

Pola jemput bola ini diterapkan agar warga tidak perlu mendatangi kantor pelayanan yang belum bisa beroperasi secara normal.

Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, memimpin langsung tim pelayanan di Kabupaten Manggarai Barat untuk menyerahkan hibah peralatan dan logistik blangko KTP-el.

Dinas Dukcapil di daerah terdampak diharapkan tetap memiliki kapasitas operasional yang memadai selama masa tanggap darurat berlangsung.

Selain itu, tim teknis juga melaksanakan layanan pendaftaran Perlinsos di beberapa desa wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan capaian lebih dari 100 KK.

Warga yang ingin mengurus dokumen dapat mendatangi posko pengungsian terdekat selama periode pelayanan yang telah ditentukan oleh petugas.