Selain itu, Aisyah bukanlah perempuan tanpa pendidikan formal. Ia tercatat sebagai pemilik gelar Magister bidang Kenotariatan dari Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta. Latar belakang pendidikannya ini sejatinya menjadi modal kuat baginya untuk mengawal isu-isu perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga di Kalteng.

Tantangan Bunda PAUD di Masa Krisis Karhutla

Sorotan negatif terhadap ucapan ulang tahun Aisyah sejatinya merupakan "lampu kuning" bagi peran yang sedang disandangnya. Sebagai Bunda PAUD dan Ketua TP PKK, Aisyah memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar, terlebih di tengah krisis karhutla seperti saat ini.
 
Anak-anak usia dini adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi udara akibat asap karhutla. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan gangguan pernapasan lainnya mengintai ribuan balita di Kalteng.
 
Publik sejatinya tidak hanya mengharapkan ucapan selamat ulang tahun dari dinas-dinas terkait, melainkan kehadiran dan gerakan nyata dari sosok Bunda PAUD dan Ketua PKK. Apakah ada gerakan pembagian masker gratis untuk anak-anak? Apakah ada sosialisasi perlindungan anak dari bahaya asap di tingkat desa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya dijawab melalui aksi nyata, bukan sekadar caption di media sosial.
 

Pelajaran Berharga bagi Komunikasi Publik Pemerintah

Kasus yang menimpa Aisyah Thisia ini menjadi catatan keras bagi seluruh humas dan operator media sosial di lingkungan pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi, publik memiliki daya kritis yang tinggi. Mereka menuntut pemerintah yang peka, empatik, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, terutama di masa-masa sulit seperti bencana alam.
 
Meski Aisyah Thisia bukan seorang pejabat publik yang digaji oleh negara, posisi simbolisnya sebagai istri gubernur membuat setiap gerak-gerik yang melibatkan nama dan fasilitas negara akan selalu diawasi.
 
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat, 28 Agustus 2026, asap karhutla di Kalimantan masih belum sepenuhnya sirna. Semoga ke depannya, fokus pemerintah provinsi dapat kembali pada urat nadi permasalahan rakyat, dan media sosial resmi pemerintah dapat berfungsi sebagai corong edukasi dan keselamatan, bukan sekadar alat pencitraan yang melukai hati masyarakat yang sedang tertimpa musibah.