Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesehatan jiwa yang dialami oleh para tenaga medis dan kesehatan.

Pemerintah saat ini mulai menyusun berbagai langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola sumber daya manusia kesehatan di tanah air.

Penguatan perlindungan serta kesejahteraan ini menjadi prioritas karena isu tersebut cukup ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026.

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PANRB guna merapikan data dan kebutuhan tenaga kesehatan.

Tingkat kelengkapan data sumber daya manusia kesehatan saat ini sudah berada pada kisaran angka 90% hingga 95% secara nasional.

Pemerintah selanjutnya berencana memperbaiki standar produktivitas yang berlaku di setiap fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Langkah pembenahan ini dinilai penting karena perekrutan dalam jumlah besar kerap masih menyisakan persoalan kekurangan tenaga.

Penambahan pegawai yang tidak terencana dengan baik juga berpotensi membebani keuangan pemerintah daerah dari alokasi pembayaran gaji.

Pemerintah ingin menetapkan standar kebutuhan tenaga berdasarkan jenis fasilitas dan profesi kesehatan yang tersedia di lapangan.

Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan ketersediaan tenaga di setiap wilayah untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan.

Selain persoalan distribusi tenaga, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian skema remunerasi serta insentif bagi para pegawai.

Sebelumnya, insentif sebesar Rp30 juta per bulan telah disetujui untuk dokter spesialis yang bekerja di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Kebijakan serupa kini tengah disiapkan bagi dokter umum dan dokter gigi yang bertugas mengisi Puskesmas kekurangan tenaga.

Kemenkes juga berencana memperluas cakupan insentif tersebut kepada profesi kesehatan lain yang dibutuhkan termasuk psikologi klinis.

Pemberian beasiswa pendidikan tenaga kesehatan akan diperketat dan diarahkan langsung kepada calon dari daerah yang mengalami kekurangan.

Isu kesehatan jiwa juga berkaitan erat dengan kondisi para relawan kesehatan yang diterjunkan langsung ke lokasi bencana.

Kemenkes kini memiliki basis data digital mengenai pengalaman relawan untuk membantu menentukan tenaga sesuai kebutuhan di lapangan.