Badan Pengawas Obat dan Makanan menyambut baik inovasi terkait pengembangan stem cell di Indonesia.

Namun demikian, pihak pengawas obat akan bertindak tegas terhadap klinik yang menawarkan layanan tersebut dengan klaim berlebihan.

Layanan terapi yang tidak memenuhi standar keamanan dan kefarmasian resmi kini menjadi sorotan utama.

Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menyampaikan peringatan keras mengenai ancaman hukuman pidana yang mengincar para pelanggar.

Ancaman tersebut ditujukan bagi pihak yang memanfaatkan, mendistribusikan, atau menjual produk kefarmasian tanpa standar.

Ketentuan hukum tersebut mencakup produk stem cell yang tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Setiap pelanggar atas ketentuan produk kefarmasian tersebut dapat dituntut hukuman penjara selama 12 tahun.

Selain ancaman kurungan badan, pelaku juga terancam sanksi denda sebesar Rp 5 miliar untuk setiap item.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan ACTO-ASPI 2026 Annual Meeting di Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya klinik yang menawarkan terapi sel kepada masyarakat luas.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat perbedaan mencolok antara fasilitas kesehatan resmi dan klinik komersial.

Fasilitas kesehatan mengembangkan terapi sel berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, sebagian klinik sekadar mempromosikan terapi tanpa standar yang jelas demi meraup keuntungan.