Desakan Publik: Tidak Cukup Hanya Mundur, Proses Etik Harus Jalan

Reaksi warganet terhadap kasus ini sangat masif dan cenderung negatif. Banyak netizen yang menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap menurunnya integritas sebagian oknum birokrat. Kolom komentar di berbagai unggahan berita dibanjiri oleh tuntutan agar proses tidak berhenti pada pengunduran diri semata.
 
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa pengunduran diri bukanlah akhir dari proses hukum dan administrasi. Sebagai ASN, individu tersebut masih terikat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS. Tindakan asusila di lingkungan kerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang berpotensi berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), terlepas dari apakah yang bersangkutan telah mundur dari jabatan strukturalnya atau tidak.
 
Selain itu, aspek perlindungan terhadap institusi juga menjadi sorotan. Pemprov Sumbar dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, termasuk penempatan dan akses terhadap rekaman CCTV di area-area sensitif kantor, untuk mencegah terulangnya kejadian yang dapat mencoreng nama baik daerah.