Awal Mula Kesalahpahaman: Dari Silaturahmi hingga Tawaran Pengawalan
 
Kronologi sebenarnya bermula dari komunikasi preventif yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Metro Jakarta Pusat dengan Botok dan rekannya, Teguh. Awalnya, aparat berupaya mengonfirmasi rencana kegiatan massa dari Pati di depan Gedung DPR/MPR.
 
Dalam dialog tersebut, polisi secara profesional menjelaskan ketentuan administrasi yang wajib dipenuhi sesuai dengan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 
Menariknya, pihak perwakilan massa Pati kemudian menyampaikan bahwa agenda mereka bukan berupa aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat politik, melainkan kegiatan silaturahmi dan penggalangan bantuan logistik.
 
Merespons penjelasan tersebut, pihak kepolisian tetap menyarankan agar penyelenggara mengurus izin kegiatan ke Polda Metro Jaya demi ketertiban dan keamanan bersama, mengingat lokasi yang berada di pusat pemerintahan sangat rawan terhadap gangguan kamtibmas jika tidak terkoordinasi dengan baik.
 
"Saudara Supriyono menyatakan bersedia dan meminta didampingi personel kepolisian menuju Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan dinas untuk mengurus perizinan tersebut," tutur Budi.
 
Dinamika Lapangan: Ketika Niat Baik Disalahartikan
 
Saat Botok bersiap untuk berangkat menuju Polda Metro Jaya didampingi polisi, massa yang berada di lokasi salah mengira bahwa ia sedang "diamankan" atau ditangkap. Padahal, Botok sendiri sempat berusaha menjelaskan kepada para pendukungnya bahwa kepergiannya bersama polisi adalah inisiatif sendiri untuk memuluskan proses administrasi izin kegiatan.
 
Namun, dinamika kerumunan yang semakin membesar dan emosional membuat situasi menjadi tidak kondusif. Melihat perkembangan yang berpotensi memicu kericuhan yang tidak diinginkan, rencana keberangkatan Botok ke Polda Metro Jaya akhirnya dibatalkan demi keselamatan semua pihak.