Jejak Aktivisme: Dari Kritik Lokal hingga Tuntutan Pemakzulan

Untuk memahami Botok, kita harus menelusuri jejaknya di Bumi Mina Tani, Pati. Ia bukanlah figur yang muncul tiba-tiba. Supriyono telah lama memposisikan dirinya sebagai aktivis yang vokal dan kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah Pati.
 
Puncak ketenarannya di tingkat lokal terjadi pada tahun 2025, ketika ia menjadi salah satu motor penggerak utama yang menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Botok dan AMPB menilai adanya ketidaksesuaian antara janji kampanye dengan realitas pengelolaan daerah, sehingga mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
 
Sikap kritisnya ini, sayangnya, membawa konsekuensi hukum yang berat. Botok harus berhadapan dengan sistem peradilan akibat aksinya yang dinilai melampaui batas demonstrasi yang diizinkan.
 

Ujian Hukum dan Vonis Percobaan yang Tak Mematahkan Semangat

Konsekuensi dari vokalisme Botok terjadi pasca Sidang Paripurna DPRD Pati pada 31 Oktober 2025, yang memutuskan untuk tidak memakzulkan Bupati Sudewo. Merespons keputusan tersebut, Botok bersama rekannya, Teguh Istiyanto, menggerakkan massa yang berujung pada aksi pemblokadean Jalan Raya Pantura Pati-Juwana selama kurang lebih 10 hingga 15 menit.
 
Aksi ini berbuah penetapan tersangka oleh kepolisian dengan dakwaan dugaan melakukan penghasutan dalam aksi demonstrasi. Proses hukum pun bergulir, menguji mental dan keteguhan prinsip keduanya.
 
Pada 5 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan (probasi) selama sepuluh bulan. Berkat status hukuman percobaan ini, Supriyono dan Teguh tidak perlu menjalani hukuman di balik jeruji besi. Namun, vonis tersebut sejatinya adalah peringatan keras dari negara.
 
Meski sempat terseret dalam proses hukum yang melelahkan secara psikologis dan finansial, hal tersebut nyatanya tidak sedikit pun menggentarkan hati Botok. Ia justru semakin matang dalam membaca peta pergerakan sosial.