Drama Rekening Aktivis Pati di Bank Mandiri: Polisi Klaim Hanya Penundaan Transaksi, Bukan Pemblokiran Penuh Akibat Treck Record Pernah Terlibat Judol
Ukuran Teks
Dinamika gerakan sosial di Indonesia kembali diwarnai oleh polemik regulasi keuangan yang berbenturan dengan hak berserikat. Belakangan, sorotan publik tertuju pada status rekening Bank Mandiri milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono atau yang akrab disapa Botok. Rekening yang digunakan untuk menampung dana aksi tersebut mendadak tidak dapat diakses, memicu kekhawatiran akan pembungkaman ruang gerak sipil.
Namun, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Budi Hermanto, pada Senin (25/8/2026), meluruskan isu yang beredar. Pihak kepolisian menegaskan bahwa langkah yang diambil bukanlah pemblokiran rekening secara total, melainkan sekadar penundaan transaksi.
"Jadi, kita perlu meluruskan persepsi yang ada di masyarakat. Surat yang dikirimkan oleh penyidik kepada pihak bank adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan perintah pemblokiran permanen," terang Kombes Pol Budi dalam keterangan resminya, berusaha meredam ketegangan yang mulai mengemuka di ruang publik.
Akar Masalah: Penggalangan Dana dan UU P2SK
Langkah kepolisian ini tidak datang tanpa dasar hukum. Aparat menyoroti mekanisme penggalangan dana dalam jumlah besar yang dilakukan oleh AMPB. Rencana unjuk rasa di depan Gedung DPR RI yang menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset membutuhkan logistik yang tidak sedikit, dan dana tersebut dihimpun secara terbuka.
Menurut Kombes Pol Budi, aktivitas penghimpunan dana tersebut harus mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat wajib dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi, bukan oleh perorangan.
"Di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum agar dana masyarakat tidak disalahgunakan dan transparan," jelas Budi, menambahkan bahwa dalam proses permohonan penundaan transaksi ini, kepolisian berkoordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan kepatuhan hukum.
Update Terbaru
Comeback Gila Norwegia! Haaland Bawa Timnya ke Perempat Final Nations League
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Faktor Pemulihan Medis Tunda Proses Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Hacker Manfaatkan AI untuk Retas Sistem dalam Waktu 3 Jam Saja
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Lepas E6 EV Siap Meluncur di GAW 2026 dengan Bekal Baterai 67 kWh
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Carlos Forbs Warisi Nomor 7 Ronaldo dan Bawa Portugal Bekuk Wales
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Argentina Pesta 7-0 Lawan Kosta Rika, Tiga Brace Sekaligus Tanpa Messi
Rabu / 18-11-2026, 13:38 WIB
Umuh Muchtar Cium Upaya Menghalangi Persib Juara, Minta Pemain Waspada
Rabu / 18-11-2026, 13:36 WIB
Daftar Lengkap Biaya Admin BCA Naik Efektif Januari 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Mengenal 10 Fakta Unik Badak Jawa Satwa Langka Penghuni Ujung Kulon
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Ragnarok Castle Siap Dirilis LYTO Untuk Pasar Global Pada 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Cabut Izin Akses Kontak Pinjol di HP Android dan iOS Agar Aman
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Kabar Duka, Penyanyi Pop Era 80-an Djatu Parmawati Meninggal Dunia di Usia 71 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Notsuda Ingin Bayar Kegagalan di Thailand dengan Gelar Bersama Persib
Rabu / 18-11-2026, 13:33 WIB
Fokus Bentuk Otot, Tissa Biani Ungkap Alasan Datangi Dokter Gizi
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB






