Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan keterkaitan sejumlah proyek di Universitas Jenderal Soedirman dengan perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Dalam penyidikan tersebut, lembaga antirasuah menemukan perusahaan milik Mulyono selaku keponakan Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq memperoleh tiga paket pekerjaan di lingkungan kampus.

Ketiga paket pekerjaan itu meliputi pengadaan kanopi, renovasi kantin, serta pengecatan gedung.

Pemberian pekerjaan tersebut diduga berkaitan erat dengan proses pengembalian uang sebesar Rp650 juta kepada orangtua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsoed.

Aliran Dana dan Pengaturan Kursi Mahasiswa

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof. Norman Arie Prayogo diduga meminta uang Rp650 juta melalui pihak swasta.

Uang yang sudah diserahkan orangtua itu urung meloloskan calon mahasiswa bersangkutan, sehingga pihak keluarga mendesak pengembalian dana.

Norman lantas bekerja sama dengan Mulyono untuk melunasi pinjaman tersebut melalui pengerjaan proyek kampus.

Selain perkara tersebut, KPK menemukan indikasi penerimaan gratifikasi hingga Rp680 juta yang dikelola Mulyono atas arahan rektor.

Dana gratifikasi itu diduga dipakai untuk membayar tiga bidang tanah yang dibeli rektor tetapi menggunakan nama Mulyono.

Penyidik juga mendapati praktik jual-beli kursi mahasiswa baru dengan kisaran harga antara Rp50 juta hingga Rp500 juta per kursi.

Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto diduga mengumpulkan uang sebesar Rp1,12 miliar selama dua tahun terakhir dari praktik tersebut.

Enam Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka

KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tersebut.

Para tersangka terdiri atas Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Prof. Norman Arie Prayogo, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto.

Tersangka lainnya mencakup Mulyono serta dua pihak swasta bernama Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

Seluruh tersangka resmi ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Gedung Merah Putih KPK.