Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggenjot penyelesaian dokumen IEU-CEPA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perjanjian dagang tersebut diteken pada Oktober 2026.

Dokumentasi dalam bahasa Inggris sedang diselesaikan sebelum nantinya dibawa ke Parlemen Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Budi Santoso telah berkonsultasi dengan DPR terkait mekanisme ratifikasi perjanjian ini.

Pemerintah kemungkinan akan memakai mekanisme peraturan presiden untuk mempercepat proses implementasi.

Penerapan IEU-CEPA diharapkan mampu memberikan keuntungan besar bagi peningkatan akses pasar kedua wilayah.

Sekitar 90 persen pos tarif Indonesia diproyeksikan langsung menjadi nol persen setelah aturan berlaku.

Sisa tarif lainnya akan diturunkan secara bertahap sesuai kesepakatan dagang yang telah dirancang.

Percepatan ratifikasi ini juga bertujuan menghindari jeda fasilitas perdagangan dengan Uni Eropa.

Fasilitas Generalized System of Preferences yang dimiliki Indonesia dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.

Selain perdagangan, kerja sama ini berpotensi mendatangkan lonjakan investasi dari berbagai negara Eropa.

Sejumlah delegasi bisnis dari Eropa telah datang untuk menjajaki peluang kolaborasi strategis.

Sektor yang menjadi fokus kerja sama meliputi energi terbarukan, digital, hingga keamanan siber.

Pertanian, manufaktur, inovasi, serta teknologi juga masuk dalam daftar prioritas kedua belah pihak.

Uni Eropa dinilai memiliki kekuatan besar di bidang manufaktur, inovasi, dan teknologi.