Sejarah Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 mencatat babak penting dalam perjalanan diplomasi bangsa Indonesia usai proklamasi kemerdekaan.

Forum perundingan yang bertempat di Den Haag, Belanda, tersebut digelar untuk menyelesaikan konflik yang berkecamuk sejak masa revolusi kemerdekaan.

Pertemuan besar ini resmi dibuka pada 23 Agustus 1949 dan berjalan hingga 2 November 1949 di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia.

Awal Mula dan Delegasi Utama

Agenda penting ini bermula dari tekanan internasional serta kesepakatan Perjanjian Roem-Royen yang tercapai pada 7 Mei 1949.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden merangkap ketua rombongan perundingan.

Kelompok Bijeenkomst voor Federaal Overleg atau BFO hadir mewakili negara federal bentukan Belanda di bawah pimpinan Sultan Hamid II.

Sementara itu, delegasi Kerajaan Belanda diketuai oleh Jan Herman van Maarseveen untuk berunding dengan pihak Indonesia.

Hasil Kesepakatan dan Penyerahan Kedaulatan

Sidang yang berlangsung lebih dari dua bulan itu akhirnya menghasilkan keputusan penting mengenai pengakuan kedaulatan.

Belanda sepakat menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat paling lambat pada 30 Desember 1949.

Penyerahan resmi terlaksana pada 27 Desember 1949 melalui upacara kenegaraan yang dilangsungkan di Amsterdam dan Jakarta.

Selain kedaulatan, pertemuan tersebut membentuk Uni Indonesia-Belanda dan menunda penyelesaian status wilayah Irian Barat.

Republik Indonesia Serikat juga menyetujui kewajiban menanggung sebagian utang pemerintah Hindia Belanda senilai 4,3 miliar gulden.

Poin utang serta penundaan status Irian Barat kemudian memicu perdebatan panjang dalam dinamika politik Indonesia setelahnya.

Meski menuai kritik, konferensi ini tetap menjadi pencapaian besar diplomasi internasional dalam mengakhiri konflik bersenjata.