1. Kalimantan Barat: Ditangani langsung oleh Panglima TNI bersama Kapolri.
  2. Kalimantan Tengah: Menjadi tanggung jawab Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakil Kapolri (Wakapolri).
  3. Kalimantan Selatan: Dikoordinasikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Asisten Operasi (Asops) Polri.
  4. Kalimantan Timur: Dipimpin oleh Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
 
Pembagian zona operasi ini dirancang untuk menghindari tumpang tindih komando dan memastikan setiap titik api mendapatkan perhatian sumber daya yang memadai. Presiden secara eksplisit menginstruksikan agar penanganan dilakukan seoptimal mungkin. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum yang ditemukan di lapangan, terutama tindakan pembakaran lahan dengan sengaja, akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 

Desakan Puan Maharani: Hilangkan "Jeda" antara Informasi dan Tindakan

Di tengah upaya pemadaman yang berlangsung, tekanan politik dan pengawasan dari lembaga legislatif juga semakin menguat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara terbuka mendesak pemerintah bersama seluruh instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan.
 
Dalam siaran persnya pada Jumat (21/8/2026), Puan menyoroti dampak multidimensi dari bencana ini. "Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah yang terpaksa menghirup udara beracun, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh," tegas politikus PDI-P tersebut.
 
Puan juga mempertanyakan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana. Ia mendesak agar pemda dapat memberikan penjelasan transparan mengapa karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian cepat dan masif.
 
"Bagaimana pencegahan yang telah dilakukan, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama kali ditemukan? Karena fakta di lapangan menunjukkan, karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda yang fatal antara informasi, pengambilan keputusan, dan tindakan di lapangan," kritik Puan secara tajam.