Pemerintah secara resmi menetapkan empat ketentuan penting bagi kendaraan roda dua bertenaga baterai yang ingin menikmati insentif.

Program yang dikenal sebagai Motor Listrik Nasional atau Molinas ini menuntut pemenuhan kriteria teknis maupun komersial secara ketat.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman memaparkan rincian tersebut di Jakarta pada hari Kamis.

Ketentuan pertama mengharuskan kendaraan memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN berada di atas 60 persen.

Cakupan komponen lokal itu meliputi power train, frame atau structure, serta bagian plastik dan juga body panel.

Syarat kedua mewajibkan penggunaan desain dan rekayasa yang dikembangkan langsung di dalam wilayah domestik.

Poin ketiga adalah pemanfaatan baterai berbasis nikel demi mendukung penuh program hilirisasi nasional.

Adapun ketentuan keempat menetapkan bahwa produk akhir harus mempunyai harga jual yang terjangkau bagi pasar.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah membangun kemampuan desain, manufaktur, teknologi, serta rantai pasok lokal.

Peluang pengembangan sektor ini dinilai masih sangat besar mengingat populasi motor konvensional mencapai 145,25 juta unit.

Penetrasi kendaraan ramah lingkungan tersebut baru menyentuh angka 229.554 unit hingga pencatatan Desember 2025.

Sementara itu, proyeksi permintaan pasar untuk tahun 2028 diperkirakan bakal menyentuh angka 1,5 juta unit.

Program Molinas juga diyakini mampu memberikan penghematan subsidi BBM sebesar Rp82,2 triliun dalam kurun waktu tertentu.

Ekosistem ini turut diproyeksikan mencatat nilai ekonomi hingga Rp150 triliun sepanjang periode 2026 sampai 2031.

Selain itu, program tersebut diprediksi mampu membuka sekitar 215.000 lapangan kerja baru di berbagai sektor industri.