Detik-Detik Proklamasi dan Mandat Membangun Fondasi Ekonomi Bangsa

Kiprah Margono dalam kancah kenegaraan sesungguhnya telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Ia tercatat sebagai salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana ia turut menyumbangkan pemikiran kritis mengenai bentuk negara dan perekonomian yang ideal bagi Indonesia merdeka.
 
Momen krusial terjadi sehari setelah Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet Presidentil dibentuk, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pun didirikan. Dengan kepercayaan penuh dari para pendiri bangsa, Margono ditunjuk sebagai Ketua DPAS yang pertama. Posisi strategis ini menempatkannya di jantung pengambilan keputusan negara yang masih sangat rentan.
 
Dari kursi kepemimpinannya di DPAS, Margono mengajukan gagasan visioner: pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, Indonesia menghadapi kekacauan ekonomi, hiperinflasi, dan peredaran mata uang asing yang tidak terkendali. Gagasan Margono disambut positif oleh Soekarno dan Hatta.
 
Pada 16 September 1945, ia resmi mendapat mandat untuk mempersiapkan pembentukan Bank Sentral. Hanya berselang tiga hari, pada 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia mengambil keputusan bersejarah untuk mendirikan bank milik negara yang akan menjalankan fungsi vital sebagai bank sirkulasi.
 

 

Lahirnya BNI: Warisan Abadi bagi Perekonomian Indonesia

Puncak dari perjuangan ekonomi Margono terwujud pada 15 Juli 1946. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia (BNI).
 
Dalam peraturan bersejarah tersebut, RM Margono Djojohadikusumo ditunjuk secara aklamasi sebagai Direktur Utama BNI yang pertama. Ini adalah tugas yang luar biasa berat. Membangun lembaga keuangan dari nol di tengah ancaman agresi militer Belanda dan blokade ekonomi membutuhkan keberanian, integritas, dan visi jangka panjang yang luar biasa.
 
Margono tidak hanya merumuskan gagasan, tetapi ia juga turun tangan memimpin operasional bank, memastikan bahwa Republik Indonesia memiliki instrumen keuangan yang berdaulat untuk menopang roda pemerintahan dan perjuangan diplomasi. Pada tahun 1970, status hukum bank ini kemudian ditingkatkan menjadi persero, namun fondasi yang diletakkan Margono tetap menjadi pilar utama hingga BNI menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini.