Proses Hukum dan Penetapan Status Tersangka

Setelah diamankan di lokasi, FD dan AM dibawa ke Kantor Satpol PP-Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Dalam proses interogasi awal, petugas mengumpulkan berbagai barang bukti dan keterangan yang mendukung adanya dugaan pelanggaran hukum.
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam dan bukti-bukti yang berhasil dihimpun, penyidik menyatakan bahwa tindakan FD dan AM telah memenuhi unsur-unsur awal pelanggaran Qanun Jinayat. Dengan demikian, keduanya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan hubungan sesama jenis.
 
Sebagai bagian dari prosedur hukum yang berlaku, FD dan AM saat ini telah ditahan selama 20 hari ke depan. Masa penahanan ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, memungkinkan penyidik untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.
 

Sorotan Publik dan Implikasi Penegakan Qanun Jinayat

Kasus ini mengangkat kembali diskusi mengenai penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah untuk menegakkan hukum Islam bagi pemeluknya. Sebagai Kepala Inspektorat, FD memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi untuk menjaga integritas institusi. Keterlibatannya dalam kasus yang diduga melanggar norma syariat ini tentu menjadi pukulan bagi kredibilitas kantor yang ia pimpin.
 
Para pengamat hukum dan aktivis masyarakat sipil di Aceh menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat publik. Transparansi dalam proses penyidikan ini sangat dinantikan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sekaligus memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba melanggar aturan.
 
Hingga berita ini diturunkan pada 19 Agustus 2026, pihak Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait langkah administratif yang akan diambil terhadap status kepegawaian FD. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi dan menunggu perkembangan resmi dari pihak kepolisian serta pemerintah daerah.
 
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh aparatur sipil negara untuk senantiasa menjaga perilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, sesuai dengan nilai-nilai hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.