"Keduanya melanggar ketentuan yang tertuang dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," tegas M Rizal dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip dari laporan lapangan.
 
Peningkatan Status Menjadi Tersangka dan Penahanan 20 Hari
 
Setelah diamankan dari lokasi kejadian, FD dan AM langsung dibawa ke Kantor Satpol PP-WH Banda Aceh untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Proses interogasi dan pengumpulan barang bukti dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 
Dari hasil pemeriksaan mendalam dan bukti awal yang berhasil dihimpun oleh penyidik, petugas menyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk meningkatkan status hukum keduanya dari sekadar orang yang diamankan menjadi tersangka.
 
Sebagai konsekuensi hukum, FD dan AM kini ditahan selama 20 hari ke depan. Masa penahanan ini bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, memastikan barang bukti tetap utuh, serta menjamin bahwa proses hukum terhadap dugaan pelanggaran qanun dapat berjalan sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku, tanpa ada intervensi atau gangguan dari pihak manapun.
 
Refleksi Integritas dan Penegakan Hukum di Aceh
 
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik di Aceh untuk senantiasa menjaga integritas, moralitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan, seorang Kepala Inspektorat sejatinya menjadi teladan dalam penegakan disiplin dan aturan, bukan justru menjadi pihak yang terjerat kasus pelanggaran.
 
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP-WH juga menegaskan komitmen mereka untuk terus menegakkan Qanun Jinayat secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejanggalan di lingkungan sekitarnya terbukti menjadi elemen krusial dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai syariat Islam di Bumi Rencong.
 
Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan masih terus berlanjut. Publik kini menantikan transparansi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, sekaligus menjadi momentum evaluasi bersama terhadap pengawasan etika dan perilaku para pejabat publik di lingkungan pemerintahan Aceh. (*)