Kasus dugaan ijazah palsu S1 milik Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik di ranah hukum.

Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dan Roy Suryo diketahui tengah menempuh jalur praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jokowi sendiri menyatakan kesiapannya untuk hadir serta menunjukkan seluruh dokumen pendidikan aslinya.

Dokumen tersebut mencakup ijazah SD, SMP, SMA, hingga gelar S1 dari UGM yang kini berada di kejaksaan.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa tanggung jawab institusi kampus hanya sebatas pencatatan rekam akademik.

Menurutnya, mandat UGM selesai begitu alumni lulus dan memegang penuh dokumen fisik ijazah masing-masing.

Polemik kian memanas ketika Majelis sidang Komisi Informasi Pusat mempertanyakan alasan pemusnahan arsip di KPU Surakarta.

KPU Surakarta sebelumnya menyebut pemusnahan arsip pencalonan dilakukan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip.

Ketua majelis sidang menilai masa retensi penyimpanan arsip tidak boleh di bawah lima tahun jika berpotensi disengketakan.

Ketua KPU Kota Solo, Yustinus Arya Artheswara, lantas memberikan klarifikasi bahwa dokumen pendaftaran Jokowi masih tersimpan aman.

Istilah musnah yang disebut dalam persidangan ternyata merujuk pada regulasi JRA khusus untuk buku agenda surat.

Penjelasan KPU Soal Istilah Pemusnahan Arsip

Dalam persidangan sebelumnya yang berlangsung di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 17 November 2025, sempat terjadi perdebatan sengit antara majelis sidang Komisi Informasi Pusat dan pihak KPU Surakarta.

Ketua majelis sidang mempertanyakan alasan KPU Surakarta memusnahkan arsip ijazah pencalonan Jokowi saat maju sebagai Wali Kota Surakarta yang dinilai tidak sesuai dengan UU Kearsipan dengan masa simpan minimal lima tahun untuk dokumen yang berpotensi disengketakan.

Menanggapi kehebohan tersebut, Ketua KPU Kota Solo, Yustinus Arya Artheswara, memastikan bahwa seluruh dokumen pendaftaran Jokowi sebenarnya masih tersimpan dengan aman.

Ia meluruskan bahwa kata musnah yang sempat memicu perdebatan dalam persidangan sebenarnya merujuk pada regulasi Jadwal Retensi Arsip yang berlaku untuk buku agenda surat saja, bukan terhadap pemusnahan fisik berkas asli pencalonan.