Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan peringatan keras terkait munculnya mentalitas feodal di dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, pejabat publik yang terus menuntut fasilitas mewah serta menghabiskan anggaran demi kepentingan seremonial sama saja menciptakan bentuk penjajahan baru.

Dedi menyebutkan bahwa perilaku tersebut bahkan tidak kalah buruk dibandingkan dengan sejarah penjajahan bangsa asing di masa lalu.

Ia menilai kemerdekaan seharusnya menjadi momentum penting untuk menghapus budaya feodal yang menempatkan kalangan pejabat sebagai pihak yang harus selalu dilayani.

Sebaliknya, birokrasi wajib berorientasi pada pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta memastikan anggaran negara terserap untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam arahannya, ia meminta para pejabat melakukan introspeksi mendalam karena masih banyak warga yang menghadapi persoalan kemiskinan dan layanan dasar.

Ia pun menginstruksikan agar berbagai pengeluaran pribadi maupun kegiatan yang tidak mendesak segera ditunda demi mengalihkan anggaran.

Kebiasaan birokrasi yang memboroskan anggaran untuk rapat besar dan fasilitas internal dikritiknya karena tidak berdampak langsung bagi warga.

Sebagai bentuk perubahan nyata, perayaan HUT ke-81 RI di Jawa Barat menempatkan pekerja dan kelompok masyarakat sebagai tamu kehormatan.

Petani, nelayan, pengemudi ojek online, hingga kuli bangunan diposisikan khusus di tenda utama sementara pejabat berada di area lain.