Pengakuan internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia memerlukan waktu yang cukup panjang akibat penolakan keras dari pihak Belanda.

Sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada 31 Juli 1947 menjadi saksi perdebatan panas antara delegasi Australia dan Belanda terkait status Republik Indonesia.

Usulan Australia agar wakil Indonesia diundang ke forum PBB mendapat dukungan dari India, Belgia, serta Uni Soviet dalam sidang tersebut.

Namun, perwakilan Belanda bernama Van Kleffens dengan tegas membantah usulan itu dengan alasan bahwa Indonesia belum pernah diakui sebagai negara berdaulat.

Argumen tersebut langsung dipatahkan oleh Kolonel Hudgson dari Australia yang hadir mewakili kepentingan Indonesia di hadapan para delegasi dunia.

Australia memaparkan bahwa Persetujuan Belanda-Indonesia bertanggal 15 November 1946 telah ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperoleh pengakuan de facto sebagai penguasa yang sah di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra.

Sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia juga telah memberikan pengakuan de facto kepada pemerintah yang baru terbentuk itu.

Dukungan diplomatik turut mengalir dari negara-negara Arab termasuk Mesir, Syria, dan Irak melalui persetujuan persahabatan yang erat.

Berkat dorongan negara-negara berdaulat tersebut, permasalahan Indonesia akhirnya berhasil dibawa ke meja Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947.

Langkah diplomasi ini membuahkan hasil berupa resolusi tentang gencatan senjata yang menjadi kemenangan penting bagi pihak Indonesia.

Konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda pun bergeser menjadi masalah internasional yang resmi dibahas dalam forum global.