Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Ia menilai hukum kerap terasa fleksibel seperti karet dalam penerapannya sehari-hari.

Kondisi tersebut membuat pihak yang bersalah seolah-olah dibenarkan, sementara pihak yang benar justru dipersalahkan.

Megawati menyampaikan pandangan itu ketika berbicara mengenai pentingnya keadilan dalam melihat sebuah persoalan.

Menurutnya, setiap pihak seharusnya diberikan kesempatan setara untuk menyampaikan keterangan sebelum kesimpulan diambil.

Ia mengungkapkan kekesalannya melalui tayangan YouTube BPIP terkait dinamika penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Selain itu, Megawati mengaitkan situasi tersebut dengan pengalaman keluarganya yang kerap menghadapi berbagai tudingan.

Ia menyebut keluarganya tetap bersabar ketika menghadapi pernyataan yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut menyinggung sejarah yang dialami ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno.

Ia menyoroti status Bung Karno yang pernah dianggap bersalah oleh negara melalui TAP MPR pada masa Orde Baru.

Megawati mempertanyakan dasar penetapan stigma tersebut karena Bung Karno tidak pernah menjalani proses pembuktian hukum.

Bagi dirinya, cap tersebut melekat selama puluhan tahun tanpa adanya proses hukum yang semestinya.

Pengalaman tersebut menjadi gambaran betapa sebuah tudingan dapat bertahan lama tanpa pembuktian yang adil.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih bagi semua pihak.