Perjalanan Politik: Dari PAN hingga Golkar

Dalam dunia politik, Dhifla diketahui memulai langkahnya sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu 2014. Saat itu, ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Kalimantan Timur.
 
Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada Pemilihan Umum 2024, Dhifla kembali nyaleg namun dari partai yang berbeda, yaitu Partai Golkar. Ia maju sebagai caleg untuk daerah pemilihan Sumatera Barat II.
 
Meski memiliki latar belakang politik, Dhifla menegaskan bahwa dirinya telah meninggalkan aktivitas politik praktis sejak 2019 untuk fokus pada karier profesionalnya di dunia hukum.
 

 

Paparan dalam Fit and Proper Test di DPR

Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Dhifla menyampaikan papernya yang berjudul "Kompleksitas Pembuktian Dalam Peradilan Pidana, Penggunaan Bukti Tidak Langsung, dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia."
 
Dhifla menjelaskan bahwa dalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan tersebut. Ia menyoroti pentingnya penggunaan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) dalam menangani kasus-kasus yang tidak memiliki saksi mata atau bukti langsung.
 
"Dalam kenyataannya, pembuktian tersebut mengenai saksi mata dan rekaman yang jelas itu seringkali juga tidak semua dapat dibuktikan," ujar Dhifla.
 
Ia juga mengaitkan paparannya dengan perubahan monumental dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di mana terdapat penggantian alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim, serta dihapusnya sistem pembuktian tertutup menjadi pembuktian terbuka yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
 
Sebagai contoh, Dhifla mengambil kasus sianida yang menyeret Jessica Wongso. "Dalam kasus tersebut tidak ada saksi dan bukti langsung yang menunjukkan bahwa dialah yang menuangkan racun ke dalam minumannya Mirna Salihin. Namun penuntut umum menggunakan circumstantial evidence berupa CCTV dan percakapan WhatsApp untuk membangun narasi yang memperlihatkan keterlibatan tersangka," tuturnya.