Pemerintah Prancis secara tegas mendesak otoritas Israel untuk segera menangkap dan membawa ke pengadilan warganya yang melakukan pengepungan.

Aksi pemblokiran rumah-rumah warga Palestina tersebut terjadi di kawasan Qusra, wilayah Tepi Barat, dan dinilai sebagai tindakan di luar hukum.

Kementerian Luar Negeri Prancis menyebutkan bahwa para pemukim ilegal tersebut mengepung kawasan permukiman penduduk lokal dan melakukan kekerasan.

Akibat blokade tersebut, warga Palestina di kawasan itu dilaporkan terputus dari pasokan makanan serta berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.

Paris menekankan bahwa insiden semacam ini memperburuk situasi keamanan dan mengancam keberlangsungan solusi dua negara di kawasan tersebut.

Selain Prancis, kecaman serupa juga datang dari Inggris melalui pernyataan Menteri urusan Timur Tengah Stephen Doughty melalui media sosial.

Inggris menegaskan bahwa aktivitas permukiman ilegal jelas melanggar hukum internasional dan merusak upaya perdamaian yang sedang diupayakan.

Respons Sekutu dan Eskalasi di Lapangan

Dikutip dari laporan agensi berita AFP, aksi blokade oleh para pemukim Israel di kawasan Qusra yang terletak dekat Nablus itu telah berlangsung sejak hari Minggu pada pekan lalu.

Para pemukim ilegal tersebut bahkan dilaporkan secara terang-terangan menolak berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak militer untuk merelokasi mereka dari lokasi kejadian.

Pengepungan berkepanjangan yang dilakukan oleh kelompok pemukim tersebut bahkan turut memicu kecaman keras yang dinilai tidak biasa dari pihak Washington selaku sekutu dekat Israel.

Kendati demikian, gelombang kecaman yang dilayangkan oleh Amerika Serikat tersebut hingga kini masih belum mampu menghentikan aksi pengepungan yang menyengsarakan warga lokal.

Pemerintah Prancis dalam keterangan resminya juga menyoroti bahwa berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim Israel terus menunjukkan peningkatan signifikan.

Kondisi mengkhawatirkan tersebut tercatat tidak hanya terjadi di wilayah Tepi Barat, melainkan juga meluas hingga kawasan Yerusalem Timur secara berkelanjutan.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Menteri urusan Timur Tengah Inggris Stephen Doughty menyatakan keterkejutannya atas laporan kekerasan yang terjadi di Qusra.

Melalui akun media sosial X pada hari Kamis, pejabat Inggris tersebut menegaskan bahwa para korban harus mendapatkan perlindungan dan pelaku harus segera dimintai pertanggungjawaban.