Sebanyak 1.028 perusahaan dilaporkan bangkrut di Jepang pada Juli 2026.

Angka kebangkrutan tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Lonjakan ini membuat jumlah perusahaan yang gulung tikar telah menembus angka 1.000 dalam dua bulan berturut-turut.

Kondisi ini terjadi di tengah tekanan berat berupa kekurangan tenaga kerja serta kenaikan harga yang terus berlanjut.

Berdasarkan data Tokyo Shoko Research, total kewajiban dari seluruh perusahaan yang bangkrut melonjak hingga 41,4 persen.

Nilai kewajiban tersebut mencapai 236,3 miliar yen atau setara dengan Rp26,48 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp112 per yen Jepang.

Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh keangkrutan Zentoshin yang merupakan perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit di Osaka.

Zentoshin mengajukan kebangkrutan pada Juli dengan total kewajiban mencapai 115,16 miliar yen atau sekitar Rp12,90 triliun.

Teikoku Databank Ltd menyebut nilai kewajiban tersebut menjadikan Zentoshin berpotensi sebagai kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang 2026.

Kekurangan tenaga kerja juga menjadi sumber tekanan yang semakin besar bagi berbagai korporasi di wilayah tersebut.

Kasus kebangkrutan yang dikaitkan dengan masalah tenaga kerja tercatat mencapai 63 kejadian pada bulan Juli.

Dari total tersebut, sebanyak 36 kasus dipicu oleh kenaikan biaya tenaga kerja yang nilainya dua kali lipat lebih tinggi dari tahun lalu.

Kenaikan upah menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang harus mempertahankan pekerja di tengah pendapatan yang belum mencukupi.

Selain masalah upah, kenaikan harga turut memperparah tekanan terhadap kelangsungan dunia usaha secara keseluruhan.