Memahami Definisi Penganiayaan dalam Kacamata Hukum Pidana

Kasus yang menimpa Elryan Carlen menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa tindakan kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk masalah asmara atau ketersinggungan pribadi.
 
Mengutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sukoharjo yang diakses pada Kamis (14/8/2026), tindak pidana penganiayaan didefinisikan sebagai setiap perlakuan sewenang-wenang yang ditujukan untuk menyiksa, menindas, atau menyakiti orang lain. Tindakan ini secara nyata akan mendatangkan rasa sakit, luka pada tubuh, hingga cacat fungsi anggota badan, sehingga dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
 

Kategori Luka Berat Menurut Pasal 90 KUHP

Sebelum masuk ke dalam rincian pasal dan hukuman, penting untuk memahami bagaimana negara mengklasifikasikan "luka" akibat penganiayaan. Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan parameter yang jelas mengenai apa yang disebut sebagai luka berat.
 
Suatu penganiayaan dikategorikan menyebabkan luka berat apabila korban mengalami satu atau lebih kondisi berikut:
  • Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut (kematian).
  • Ketidakmampuan secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian sehari-hari.
  • Kehilangan fungsi salah satu panca indera.
  • Mendapat cacat berat yang permanen.
  • Menderita kelumpuhan.
  • Terganggunya daya pikir atau kesehatan mental selama empat minggu lebih.
  • Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
 

Rincian Ancaman Hukuman bagi Pelaku Penganiayaan di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia membagi tindak penganiayaan ke dalam beberapa tingkatan, yang mana masing-masing tingkatan memiliki ancaman sanksi pidana yang berbeda. Berikut adalah rincian hukuman yang siap menjerat para pelaku: