Ancaman UU ITE di Tengah Upaya Damai

Blunder komunikasi semakin terlihat ketika Arya menyarankan pihak keluarga penjahit untuk tetap menempuh jalur hukum terhadap Hilda, meskipun mediasi diklaim telah mencapai kata sepakat.
 
"Kalau pihak keluarga mau melaporkan UU ITE boleh, walaupun hari ini sudah damai, tapi pihak keluarga berhak melaporkan kamu, karena kamu menyebarkan video orang," tutur Arya menambahkan.
 
Ancaman ini dinilai kontraproduktif. Dalam prinsip Restorative Justice, tujuan utamanya adalah pemulihan dan perdamaian, bukan saling ancam. Menyebarkan bukti pelanggaran (dalam hal ini dugaan rasisme) seringkali menjadi satu-satunya cara bagi warga sipil untuk mencari keadilan ketika jalur internal tidak merespons dengan baik.
 

Ni Luh Djelantik Turun Gunung: "Ini Bukan Masalah Seribu Rupiah!"

Merespons carut-marutnya proses mediasi tersebut, Anggota DPD RI Ni Luh Djelantik memberikan tanggapan menohok. Melalui akun Instagram pribadinya, @niluhdjelantik, Ni Luh menegaskan bahwa publik dan mediator salah kaprah dalam melihat akar masalah.
 
Bagi Ni Luh, kasus ini sama sekali bukan tentang transaksi bisnis, keterlambatan baju, atau nilai materi. Ini adalah tentang harga diri, martabat, dan intoleransi.
 
"Ini bukan masalah seribu rupiah. Ini masalah ada di penjahit yang sudah mencaci maki, menyerang suku, mengancam pelanggan dengan kata-kata kasar. Hilda hanya meminta haknya, mengapa urusan jadi panjang begini?" tulis Ni Luh dengan tegas.
 
Ni Luh menyoroti bahwa Hilda, sebagai konsumen, memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat tanpa memandang suku, agama, maupun asal daerah. Ketika unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sudah dimainkan, maka kasus ini bukan lagi ranah perdata semata, melainkan pidana dan pelanggaran HAM.