Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal di kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

Ia meminta identitas pihak-pihak yang terlibat dipublikasikan untuk memberikan efek jera serta menegaskan komitmen penegakan aturan lingkungan.

Instruksi tersebut merespons timbunan sampah seluas sekitar 5,8 hektare di Jalan Reformasi/Inspeksi Kirana yang beroperasi di luar sistem resmi.

Pramono menegaskan bahwa lokasi pembuangan sampah liar itu dikelola oleh pihak swasta dan sama sekali tidak berkaitan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan laporan awal, tumpukan limbah tersebut berasal dari sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe.

Pengelola swasta memungut biaya dari pelanggan untuk pengangkutan, namun membuang sampah tersebut secara sembarangan di lokasi.

Lahan yang digunakan di kawasan Nagrak tersebut hingga saat ini masih berstatus sebagai sengketa kepemilikan.

Kawasan Nagrak sebelumnya pernah dipakai Pemprov DKI Jakarta sebagai lokasi alternatif pembuangan sampah pada tahun 2003 silam.

Namun, seluruh aktivitas pembuangan resmi telah dihentikan sejak periode 2015 hingga 2016 dan dialihkan kembali ke TPST Bantargebang.

Meski telah ditutup, aktivitas pembuangan serta pemilahan sampah liar terus berkembang dan melibatkan truk pengangkut swasta.

Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah hukum tanpa kompromi.

Ia juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengumumkan identitas pelaku kepada masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wali Kota Jakarta Utara bersama PPNS telah mengawasi kendaraan pengangkut yang masuk.

Langkah lanjutan meliputi pemanggilan pelaku usaha, pemberian sanksi administratif, dan pemasangan papan larangan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan solusi bagi pekerja informal dengan mengalihkan pemulung ke program padat karya.

Pemerintah daerah juga memperkuat penegakan hukum melalui koordinasi resmi bersama Kementerian Lingkungan Hidup.