Pemerintah mulai serius menyoroti fenomena kepemilikan mobil mewah yang masih mengonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melontarkan kritik pedas terkait hal tersebut saat mendatangi kantor Kementerian Keuangan.

Ia mempertanyakan kelayakan pemilik kendaraan kelas atas menikmati fasilitas negara.

Bahlil secara khusus menyebut merek kendaraan premium yang kerap kedapatan menenggak bahan bakar murah.

Dalam kunjungan kerjanya, ia bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan penting itu membahas rencana pembatasan distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan ini secara spesifik menyasar masyarakat golongan mampu.

Sasaran utama aturan tersebut adalah kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan desil 10.

Kelompok tersebut merujuk pada peringkat kesejahteraan keluarga yang dikategorikan sangat kaya.

Peringkat ini bersumber langsung dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Aturan mengenai peringkat kesejahteraan keluarga tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025.

Klasifikasi disusun mulai dari desil 1 untuk kelompok paling tidak mampu hingga desil 10.

Variabel penilaian mencakup kepemilikan aset, kondisi rumah, hingga tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Hingga saat ini, kedua menteri belum merinci mekanisme teknis serta kriteria kendaraan di lapangan.

Namun, rencana pembatasan tersebut kini masih berada dalam tahap pengkajian mendalam.

Purbaya juga mengevaluasi sistem penyaluran energi yang dikelola oleh PT Pertamina.

Ia menilai sistem penyaluran yang ada saat ini sudah cukup baik untuk segera dieksekusi.

Bahlil mengakui penyaluran energi bersubsidi selama ini masih kerap salah sasaran.

Masyarakat kelas atas masih menikmati fasilitas negara yang memakan anggaran ratusan triliun rupiah.

Langkah penataan ini diklaim sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian ESDM bergerak cepat menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan kebijakan tersebut.

Bahlil memastikan harga bahan bakar bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan.

Kebijakan berbeda berlaku untuk produk non-subsidi yang mengikuti pergerakan pasar.