Ulama Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur membeberkan sejumlah pengalaman pelik selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ia mengaku menghadapi berbagai bentuk tekanan dan kriminalisasi akibat sikap kritis yang kerap disuarakannya terhadap pemerintah.

Tekanan tersebut tidak hanya menyasar kebebasan berpendapat tetapi juga merambah ke berbagai agenda safari dakwah yang telah ia jadwalkan.

Menurut pengakuannya, sejumlah agenda dakwah yang dirancang di berbagai wilayah mengalami pembatalan secara sepihak.

Wilayah-wilayah yang terdampak pemboikotan tersebut mencakup daerah di dalam negeri seperti Padang dan Yogyakarta.

Tidak hanya di dalam negeri, kegiatan dakwah yang direncanakan hingga luar negeri seperti Hongkong dan Australia turut menghadapi pembatalan.

Selain agenda ceramah, permasalahan serupa juga terjadi pada upaya pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan yang digagasnya.

Gus Nur menyebutkan rencana pembangunan pesantren tahfiz Al-Qur'an gratis sempat menemui jalan buntu di tengah jalan.

Upaya pembelian lahan untuk fasilitas pendidikan di Malang serta Besuki, Jawa Timur, batal terwujud karena muncul stigma negatif.

Kendala lain juga terjadi pada pengelolaan fasilitas keagamaan di Palu yang akhirnya terpaksa direlakan untuk dikelola pihak lain.

Berbagai hambatan operasional tersebut juga berkaitan erat dengan sejumlah proses hukum yang pernah menjerat dirinya.

Catatan hukum yang dihadapinya tersebar di beberapa daerah termasuk Surabaya, Solo, dan Jakarta.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Joko Widodo terkait klaim dan pernyataan yang disampaikan oleh Gus Nur.